Jumhur Buka Kongres dan Seminar Buruh Migran |  |
| Selasa, 17 Desember 2013 15:18 | ||
Kegiatan yang diadakan oleh Dompet Dhuafa pada 16-17 Desember ini diikuti 10 organisasi BMI yaitu Migrant Institute, Serikat BMI, Keluarga Migran Indonesia, Mawar Balqis, Seruni, Jaringan Mekarwangi, Lembaga Perlindungan Anak Cirebon, SBM Gasbindo, KBMM, dan Forum Purna TKI Jawa Barat.
Menurut Jumhur, hasrat untuk berubah yang begitu tinggi itu terus menyala sejak TKI berangkat hingga kepulangannya. Hasrat ini merupakan modal utama yang harus dikelola oleh para Non Governmental Organization/NGO, perbankan, aktivis BMI dan stakeholder terkait lainnya.
Dijelaskannya, dari tekad untuk maju ini usaha yang dikelola oleh mantan TKI ini akan beda dengan usaha yang masyarakat pada umumnya.
BNP2TKI melalui direktorat pemberdayaan sejak lama sudah melatih ribuan TKI Purna dan Keluarga TKI terkait bidang edukasi kewirausahaan, keuangan dan manajemen di seluruh Indonesia. Melalui program ini sudah ribuan TKI Purna yang menjadi wirausaha baru di wilayahnya masing-masing.
Berbicara pada Seminar Nasional bertajuk "Meretas Jalan Kemandirian" ini, Jumhur mengatakan bahwa BNP2TKI mendorong terbentuknya Forum Pemangku Kepentingan TKI Purna beranggotakan kampus, perbankan, dann Corporate Social Responsibility/CSR dari stakeholder terkait.
Jumhur mengatakan, usaha-usaha TKI Purna ini tergolong dalam kelompok Usaha Menengak Kecil Mikro/UMKM. Saat ini, porsi UMKM masih kurang dari 60 persen dari 99 juta UKM di seluruh Indonesia.
Hingga kini alokasi perbankan untuk UMKM ini sebesar Rp28 trilyun atau sebesar 20 persen dari total 99 juta UMKM. "Hanya 20 persen usaha TKI purna dan UMKM lainnya yang kurang mendapat kredit usaha kecil," bebernya.
Kepada Adi Chandra, Direktur Eksekutif Migrant Care Institute dan kesepuluh organisasi BMI, Jumhur mendorong mereka untuk bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan/OJK, Bank Indonesia, lembaga pendana dari dalam dan luar negeri. "Kami siap bantu merekomendasikan lembaga pendana baik nasional maupun internasional," paparnya.
Kepala BNP2TKI mengakui masih banyak kekurangan dan perlunya kritik dari NGO. "Saya bukan Superman," tambahnya.
Jumhur menjelaskan, bahwa kritik ini penting karena hingga kini negara belum secara optimum membalas jasa TKI. [*]
"Kritik diperlukan agar pemerintah terus bekerja meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya," paparnya.
Sebelumnya, kesepuluh organisasi BMI ini mendeklarasikan Gerakan Buruh Migran Indonesia Berdaya. Gerakan ini sebagai upaya sistematis, komprehensif dan terintegrasi untuk memastikan potensi ekonomi BMI menjadi aset bagi lahirnya kemandirian BMI dan keluarganya. Dalam jangka panjang gerakan ini menjadi pondasi bagi kekuatan ekonomi bangsa.
Ada 3 sikap yang disepakati. Pertama, kemandirian ekonomi BMI dan keluarganya dalam sistem perlindungan BMI.
Kedua, kemandirian ekonomi BMI dan keluarganya adalah tanggungjawab dan memerlukan komitmen seluruh pihak.
Ketiga, kemandirian ekonomi BMI dan keluarganya harus menjadi substansi kebijakan. baru dalam tata kelola BMI melalui revisi UU No. 39 tahun 2004. (Zul/Rif)
Sumber : bnp2tki
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar